Reklame Liar di Pati Dibersihkan Satpol PP

Reklame Liar di Pati Dibersihkan Satpol PP

PATI, 5 Februari 2026 — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menertibkan reklame yang menyalahi peraturan di wilayah Kota Pati. Penertiban ini dilakukan sebagai upaya menciptakan lingkungan yang tertib, rapi, dan indah bagi masyarakat.

Kegiatan patroli tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah), khususnya dalam penataan ruang publik serta penertiban alat peraga dan reklame yang tidak berizin.

Seperti patroli yang dilaksanakan pada Kamis (5/2), Satpol PP Kabupaten Pati menyisir sejumlah ruas jalan strategis di Kota Pati, yakni Jalan Dr. Susanto dan Jalan Kembang Joyo. Patroli dimulai pukul 11.00 WIB hingga selesai dengan fokus pada penertiban reklame yang melanggar ketentuan.

Kepala Satpol PP Kabupaten Pati, Tri Wijanarko, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti arahan Presiden agar ruang publik tetap tertib, aman, dan nyaman untuk digunakan masyarakat.

"Ini bagian dari pelaksanaan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan spanduk, baliho liar, serta reklame yang tidak sesuai aturan. Kegiatan ini kami lakukan secara rutin dua kali setiap seminggu," ujarnya.

Dalam patroli tersebut, petugas menemukan 4 spanduk, 2 baliho, dan 10 reklame yang tidak berizin serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga langsung dilakukan penertiban di lokasi.

 #virals #fyp #story #jangkauansemuaorang 

Continue Reading

Angka Kemiskinan di Jateng Turun Jadi 9,39 Persen

Angka Kemiskinan di Jateng Turun Jadi 9,39 Persen

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada September 2025, turun menjadi 3,34 juta orang atau 9,39 persen. Bila dibanding Maret 2025, kemiskinan mengalami penurunan 0,09 persen poin dari 9,48 persen.



Hal itu disampaikan Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Ali Said, dalam rilis daring, Kamis (5/2/2026). Menurutnya, ada sejumlah faktor yang memengaruhi penurunan tingkat kemiskinan warga, di wilayah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi ini.


Di antaranya, perekonomian tumbuh 5,37 persen secara tahunan (YoY) pada triwulan III 2025, produksi padi naik 484 ribu ton gabah kering giling (GKG). Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 4,66 persen.


"Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada September 2025 tercatat 3,34 juta orang. Kalau kita bandingkan dengan Maret 2025, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 21,86 ribu orang. Jika dibandingkan September 2024, tercatat turun sebanyak 51,52 ribu orang," ujarnya.


Diterangkan, pengukuran dilakukan menggunakan konsep kebutuhan dasar atau basic needs approach. Berdasarkan metode pengukuran tersebut, didapatkan Garis Kemiskinan sebesar Rp570.870/kapita/bulan, dengan komposisi GK makanan sebesar Rp432.788/kapita/bulan, dan GK bukan makanan Rp138.082.


Bila dikonversi menjadi Garis Kemiskinan Rumah Tangga sebesar Rp2.557.498/rumah tangga miskin/bulan. Diketahui pada September 2025, jumlah anggota keluarga miskin berada pada angka 4,48 anggota rumah tangga.


Sementara itu, bila dilihat dari indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, dua indikator ini tercatat mengalami penurunan. Indeks kedalaman kemiskinan kota dan desa tercatat sebesar 1,507 pada September 2025, menurun dibanding Maret 2025 yang mencapai 1,557.

Sedangkan indeks keparahan kemiskinan pada September 2025 tercatat 0,338, menurun dibanding Maret 2025 yang mencapai 0,354.


"Pada September 2025, gini ratio (ketimpangan pengeluaran) menurun dibanding kondisi Maret 2025, yakni dari 0,359 menjadi 0,350 atau turun 0,009 poin," pungkasnya.


#pati #virals #fyp #story #jangkauansemuaorang 

Continue Reading

Pertahankan 1,5 Juta Hektare Lahan Pertanian di Jateng, Ahmad Luthfi: Tidak Ada Toleransi Alih Fungsi

Pertahankan 1,5 Juta Hektare Lahan Pertanian di Jateng, Ahmad Luthfi: Tidak Ada Toleransi Alih Fungsi


Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan komitmen menjaga lahan pertanian di wilayahnya, sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan.



Dia memastikan, tidak akan menoleransi alih fungsi lahan sawah yang sudah berstatus lahan sawah dilindungi (LSD), termasuk untuk kepentingan pembangunan kawasan tertentu.



"Tidak boleh menggunakan lahan yang sudah LSD, itu sudah hukum alam," kata Luthfi, seusai kegiatan Outlook Ekonomi Soloraya 2026, di The Sunan Hotel, Surakarta, Rabu (4/2/2026).



Menurut Luthfi, larangan alih fungsi lahan sawah yang dilindungi telah diatur secara tegas dalam regulasi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kata dia, akan menggagalkan setiap upaya pembangunan, yang mencoba mengubah fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian.



"Tidak boleh, tidak boleh. Pasti kita gagalkan. Kementerian ATR juga sudah menyampaikan, jangan coba-coba mengambil alih lahan yang sudah LSD untuk diubah menjadi lahan yang kering," tegasnya.



Gubernur menambahkan, Pemprov Jateng berkomitmen mempertahankan sekitar 1,5 juta hektare lahan pertanian, agar tidak dialihfungsikan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi kunci menjaga ketahanan dan swasembada pangan di Jawa Tengah.



"Saya pertahankan agar 1,5 juta hektare lahan pertanian di Jateng tidak dialih fungsi," tegasnya.



Terkait rencana pembangunan Kawasan Daya Karya Mandiri Pangan (KDKMP) di Kabupaten Sragen yang disebut memanfaatkan lahan cukup luas, Luthfi meminta masyarakat menyampaikan informasi, jika ditemukan indikasi pelanggaran aturan.



"Kalau ada informasi, kasihkan saya. Nanti akan kita selidiki," katanya.



Mengenai sanksi atas pelanggaran alih fungsi lahan, Luthfi menyebut kewenangan tersebut berada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Meski demikian, Pemprov Jateng tetap memiliki peran dalam proses pengawasan.



"Yang punya sanksi kan Kementerian ATR, bukan saya. Tapi saya sudah menyampaikan kepada bupati dan wali kota, kalau mengajukan ke kementerian itu selalu lewat provinsi. Pasti akan kita evaluasi," pungkasnya.

#pati #virals #fyp #story #jangkauansemuaorang 

Continue Reading

1.295 Calon Jamaah Haji Pati Berangkat di 7-21 Mei

1.295 Calon Jamaah Haji Pati Berangkat di 7-21 Mei

PATI, 5 Januari 2026 — Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menghadiri Pembukaan dan Orientasi Bimbingan Manasik Haji Kabupaten Pati yang digelar di Pendopo Kabupaten Pati. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam pembekalan Calon Jamaah Haji (CJH) Kabupaten Pati sebelum keberangkatan ibadah haji tahun 2026.

Dalam sambutannya, Plt. Bupati Pati menyampaikan apresiasi kepada Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Pati beserta seluruh jajaran atas terselenggaranya kegiatan manasik haji. 

Ia menekankan bahwa kesempatan menunaikan ibadah haji merupakan nikmat besar yang memerlukan kesiapan matang dari jamaah maupun penyelenggara.

"Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memperoleh kesempatan dari Allah SWT untuk menunaikan Rukun Islam yang kelima. Ibadah haji membutuhkan kesiapan mental, fisik, dan spiritual agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal," ujar Chandra.

Ia juga menyampaikan optimismenya terhadap peningkatan kualitas pelayanan haji seiring berdirinya kementerian khusus yang menangani haji dan umrah. Menurutnya, sistem pelayanan terpadu diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih profesional, efisien, dan akuntabel bagi jamaah.

"Pelaksanaan manasik haji ini sangat krusial sebagai sarana pembekalan yang komprehensif. Oleh karena itu, saya mengimbau seluruh calon jamaah agar mengikuti setiap tahapan manasik dengan sungguh-sungguh dan aktif berdiskusi dengan pembimbing," tegasnya.

Plt. Bupati Pati juga menyampaikan bahwa keberangkatan haji Kabupaten Pati tahun 2026 masuk dalam gelombang kedua. Ia menyebutkan sementara terdapat lima kloter, yakni kloter 49 hingga kloter 53, dengan rencana pemberangkatan pada 7 hingga 21 Mei 2026.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia dan petugas haji yang telah menyiapkan penyelenggaraan haji tahun ini. Semoga seluruh proses dapat berjalan dengan lancar dan memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah," ungkapnya.

Sementara itu, Perwakilan Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Pati Rahardian Yunianto menjelaskan bahwa manasik haji tingkat kecamatan akan dilaksanakan selama empat hari, mulai 9 hingga 12 Februari 2026, di 16 titik lokasi. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber profesional guna memberikan pemahaman menyeluruh kepada jamaah.

"Jumlah jamaah haji Kabupaten Pati yang terdaftar sebanyak 1.295 orang, terdiri dari 571 jamaah laki-laki dan 724 jamaah perempuan. Seluruh paspor jamaah telah terkirim dan proses administrasi saat ini terus berjalan," jelas Rahardian.

Ia menambahkan bahwa jamaah haji Kabupaten Pati tergabung dalam kloter 49 hingga 53, dengan rincian kloter 49 merupakan kloter gabungan bersama Kabupaten Rembang, sedangkan kloter 50 hingga 53 bergabung dengan Kota Surakarta. Seluruh jamaah termasuk dalam gelombang kedua dan direncanakan berangkat pada Mei 2026.

Continue Reading

Emban Amanah, Ari Saptono Resmi Pimpin Forum Wartawan Pati (FWP) 2026-2029

Emban Amanah,  Ari Saptono Resmi Pimpin Forum Wartawan Pati (FWP) 2026-2029

PATI 

Angin segar bagi dunia pers di Kabupaten Pati berembus seiring terpilihnya Ari Saptono sebagai Ketua Forum Wartawan Pati (FWP). Ia kini resmi mengemban amanah sebagai pimpinan FWP untuk periode 2026-2029.

Sosok Ari Saptono kini resmi membawa harapan baru bagi insan pers di Bumi Mina Tani di tengah derasnya informasi yang kian cepat. Ia hadir sebagai nahkoda baru FWP untuk menguatkan peran wartawan atau jurnalis demi konsisten berkarya, sajikan keterbukaan dan tebar kebermanfaatan di publik.

Ia menekankan agar seluruh anggota menjunjung tinggi nilai-nilai pers selama bertugas di lapangan. Baginya nilai-nilai pers penting untuk ditekankan guna menjaga marwah pers sebagai kontrol sosial dan implementasi sila kelima Pancasila.

"Garis besarnya adalah hari ini rapat agenda penetapan komposisi organisasi dan keanggotaan Forum Wartawan Pati (FWP). Dengan kepengurusan dan komposisi yang baru  ini diharapkan dapatnya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai porsinya masing-masing," ujar Sapto, sapaanya ketika dalam sambutan pada pelantikan pengurus FWP periode 2026-2029 di Caffe Pop Mertokusuman, Kelurahan Pati Wetan, Rabu 4 Februari 2026.

Sebagai organisasi pers yang mewadahi wartawan, ia mengajak para anggota FWP menjadi jendela informasi bagi masyarakat. Menurutnya informasi yang akurat, kritis, dan terpercaya sangat menjadi poin utama dalam kinerja seorang wartawan.

"Sebagi insan pers, tentu kita wajib menguji segala informasi yang ada, sehingga karya jurnalistik kita dapat dipertanggungjawabkan," tutur Direktur Mondes.co.id.

Selain terpilihnya Ari Saptono sebagai ketua FWP yang baru. Dalam kesempatan tersebut, dipilih Pembina FWP AKP (purn) Agung Suharyono, SH., serta dua Penasehat Hukum yakni Slamet Widodo, SH., dan Catur Andik, SH.

Menurutnya komposisi dari kepengurusan jadi awal untuk bergerak melangkah bersama. Jajaran pembina, penasehat, dan bidang-bidang harus ditentukan sebagai penunjang kinerja organisasi.

"Mari bersama untuk menciptakan iklim kondusifitas di tengah situasi seperti ini. Segala informasi yang akan kita sajikan harus benar-benar diuji, kebenarannya, jangan asal tulis," tandasnya.

Continue Reading