Previous
Next

Senin, November 16, 2026

Perkuat Peran Indonesia di ASEAN, Dirut Jasa Raharja Audiensi dengan Executive Director ASEAN Insurance Council

Perkuat Peran Indonesia di ASEAN, Dirut Jasa Raharja Audiensi dengan Executive Director ASEAN Insurance Council

Muriapos.com - , Perkuat Peran Indonesia di ASEAN, Dirut Jasa Raharja Audiensi dengan Executive Director ASEAN Insurance Council



JAKARTA – Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, melakukan audiensi dengan Executive Director ASEAN Insurance Council (AIC), Carolyn Baytion Sunaryo, di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Pertemuan tersebut menjadi langkah untuk memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus membahas kontribusi Indonesia dalam kerja sama industri asuransi di kawasan ASEAN.

Dalam audiensi tersebut, kedua pihak membahas profil dan peran AIC, posisi Jasa Raharja dalam kerja sama industri asuransi regional, serta persiapan penyelenggaraan 27th ASEAN Council of Bureaux (COB) Meeting yang dijadwalkan berlangsung di Bali pada 17 November 2026.

AIC merupakan organisasi regional yang menjadi wadah kerja sama asosiasi industri asuransi di negara-negara ASEAN. Berdiri sejak 1978, organisasi tersebut memperoleh status sebagai lembaga swadaya masyarakat yang terakreditasi ASEAN pada 1983.

AIC berperan mendorong perkembangan industri asuransi dan reasuransi melalui kerja sama antarnegara, pertukaran pengetahuan, pengembangan kompetensi, serta kolaborasi dengan regulator dan berbagai pemangku kepentingan.

Muhammad Awaluddin mengatakan, komunikasi dengan organisasi regional seperti AIC penting untuk memperluas wawasan, memperkuat jejaring kelembagaan, dan membuka peluang kolaborasi dalam pengembangan industri asuransi.

“Sebagai bagian dari ekosistem perlindungan masyarakat, kami memandang kerja sama regional penting untuk mendorong pertukaran pengetahuan, memperluas perspektif, dan memperkuat kontribusi Indonesia dalam pengembangan industri asuransi di kawasan ASEAN,” ujar Awaluddin.

Ia menjelaskan, Jasa Raharja sebagai bagian dari ekosistem Danantara memiliki peran dalam kerja sama asuransi wajib kendaraan bermotor di tingkat regional.

Perusahaan tersebut telah ditunjuk Kementerian Keuangan sebagai Biro Nasional Indonesia untuk menyelenggarakan Skim Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor ASEAN. Penugasan ini menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam mendukung pelaksanaan perlindungan kendaraan bermotor lintas negara di kawasan ASEAN.

Menurut Awaluddin, penyelenggaraan 27th ASEAN Council of Bureaux Meeting di Bali menjadi agenda penting untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antar-Biro Nasional negara anggota ASEAN.

Melalui forum tersebut, diharapkan terbangun pemahaman bersama mengenai pelaksanaan skema asuransi wajib kendaraan bermotor sekaligus penguatan kerja sama antarnegara.

“Jasa Raharja siap mendukung penyelenggaraan pertemuan tersebut sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama asuransi kendaraan bermotor di kawasan. Kami berharap forum ini dapat menjadi ruang untuk berbagi pengalaman, membangun kesepahaman, dan memperkuat koordinasi antarnegara,” tambahnya.

Selain memperkuat hubungan kelembagaan, Jasa Raharja juga menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ASEAN dalam mendorong transformasi layanan lintas batas berbasis digital.

Melalui audiensi tersebut, Jasa Raharja berharap hubungan dengan AIC semakin erat dan membuka peluang kerja sama berkelanjutan. Upaya ini diharapkan turut mendukung pengembangan sistem perlindungan kendaraan bermotor yang lebih terintegrasi di kawasan ASEAN.

Minggu, November 15, 2026

Jasa Raharja Jawa Tengah Ajak Masyarakat Hindari Pelanggaran Lawan Arus, Utamakan Keselamatan Berlalu Lintas

Jasa Raharja Jawa Tengah Ajak Masyarakat Hindari Pelanggaran Lawan Arus, Utamakan Keselamatan Berlalu Lintas

Muriapos.com - , Jasa Raharja Jawa Tengah Ajak Masyarakat Hindari Pelanggaran Lawan Arus, Utamakan Keselamatan Berlalu Lintas


Semarang – Pelanggaran lalu lintas berupa berkendara melawan arus masih menjadi salah satu persoalan keselamatan jalan di Jawa Tengah. Perilaku tersebut tidak hanya membahayakan pengendara yang melakukannya, tetapi juga pengguna jalan lain karena berpotensi memicu tabrakan.
Pelanggaran ini menjadi salah satu prioritas penindakan dalam Operasi Patuh Candi 2026 yang digelar Polda Jawa Tengah pada 26 Oktober hingga 8 November 2026. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Tengah mengingatkan bahwa operasi lalu lintas bukan semata-mata bertujuan meningkatkan jumlah penindakan atau tilang, melainkan membangun kesadaran masyarakat agar lebih tertib dan patuh terhadap aturan lalu lintas.
Ditlantas Polda Jawa Tengah juga menilai melawan arus merupakan pelanggaran berisiko tinggi karena mempertemukan kendaraan dari arah berlawanan dalam ruang jalan yang sama, sehingga pengguna jalan lain tidak memiliki cukup ruang dan waktu untuk mengantisipasi. Alasan ingin mempersingkat perjalanan atau menghindari kemacetan tidak dapat dibenarkan untuk melakukan pelanggaran tersebut.
Kepala Kantor Wilayah Utama PT Jasa Raharja (Persero) Jawa Tengah, Hendriawanto, S.E., M.M., mengatakan fenomena tersebut menjadi perhatian Jasa Raharja bersama para pemangku kepentingan. Upaya pencegahan terus diperkuat melalui koordinasi dengan Kepolisian, Dinas Perhubungan, pemerintah daerah, dan berbagai komunitas masyarakat.
“Pelanggaran lawan arus bukan sekadar persoalan ketertiban, tetapi juga menyangkut keselamatan banyak orang. Karena itu, kami bersama stakeholder terus mendorong edukasi dan sosialisasi agar masyarakat memahami risiko dari perilaku tersebut,” ujar Hendriawanto.
Sejumlah langkah pencegahan dilakukan melalui sosialisasi keselamatan berlalu lintas, edukasi kepada masyarakat, serta koordinasi dengan komunitas dan mitra terkait. Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus membangun kebiasaan berlalu lintas yang aman.
Hendriawanto mengimbau masyarakat untuk tidak mengambil jalan pintas dengan melawan arus, sekalipun jarak yang ditempuh terlihat lebih dekat. “Pastikan selalu berkendara sesuai arah dan rambu yang berlaku. Luangkan waktu untuk mencari jalur yang benar karena keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lain jauh lebih penting daripada menghemat beberapa menit perjalanan,” tegasnya.
Sebagai bagian dari komitmen memberikan perlindungan kepada masyarakat, Jasa Raharja juga memastikan korban kecelakaan lalu lintas memperoleh hak santunan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengurusan santunan Jasa Raharja tidak dipungut biaya dan dapat dilakukan melalui petugas Jasa Raharja di kantor Samsat maupun kantor Jasa Raharja terdekat.
Jasa Raharja Jawa Tengah mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan di jalan raya. Sebab, keselamatan bukan hanya tentang sampai ke tujuan, tetapi juga memastikan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya dapat kembali dengan selamat kepada keluarga.

Catatan :
Press Release PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Utama Jawa Tengah ini merupakan pernyataan terbatas yang digunakan untuk kepentingan publikasi terbatas, khusus dipublikasikan pada media massa baik cetak maupun elektronik yang bekerja sama dengan PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Utama Jawa Tengah dan tidak untuk disebarluaskan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan tanpa pemberitahuan dan izin secara tertulis dari PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Utama Jawa Tengah.


Kamis, November 12, 2026

Open BO Via MiChat, Pria di Kudus Tega Jual Istri Sendiri Kepada Pria Hidung Belang Rp600 Ribu‼️

Open BO Via MiChat, Pria di Kudus Tega Jual Istri Sendiri Kepada Pria Hidung Belang Rp600 Ribu‼️

 


Praktik prostitusi daring (online) yang merusak tatanan moral dan hukum kembali dibongkar oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kudus. Seorang pria berinisial ATS (39), warga Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, diamankan petugas karena diduga kuat bertindak sebagai perantara prostitusi dengan menjual istri sendiri, OAS (38), kepada pria hidung belang melalui aplikasi MiChat.


Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan dan informasi masyarakat terkait adanya dugaan transaksi prostitusi terselubung di salah satu hotel di wilayah Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.


Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Reskrim Polres Kudus langsung bergerak cepat ke lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan. Saat petugas melakukan penggerebekan di kamar hotel, petugas mendapati tersangka, korban (istri tersangka), serta pengguna jasa prostitusi masih berada di dalam kamar yang sama.


Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka ATS menawarkan korban kepada calon pelanggan melalui percakapan di aplikasi MiChat dengan patokan tarif sebesar Rp600 ribu per transaksi.


Dari hasil interogasi mendalam, tersangka mengakui telah dua kali menjual istrinya kepada pria lain dengan dalih terdesak kebutuhan ekonomi. Meski diklaim karena alasan perekonomian rumah tangga, pihak kepolisian kini terus mendalami dugaan tindak pidana eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan pasangan suami istri tersebut.


Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik Satreskrim Polres Kudus turut menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp720 ribu yang diduga hasil transaksi serta satu buah alat kontrasepsi bekas pakai. Tersangka ATS kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Kudus guna menjalani proses hukum lebih lanjut.


#kudus #jateng #fyp #virals #jangkauanluas



Rabu, November 11, 2026

Breaking News, Gibran Mundur dari Jabatan Wakil Presiden‼️

Breaking News, Gibran Mundur dari Jabatan Wakil Presiden‼️

Breaking News, Gibran Mundur dari Jabatan Wakil Presiden‼️


Kejutan besar melanda panggung politik nasional. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan telah secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu sore (11/11/2026).


Penyerahan surat keputusan pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut dilaporkan berlangsung di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.


Kepastian mengenai penyerahan surat pengunduran diri Gibran tersebut dibenarkan oleh lingkaran dalam dan orang dekat Wapres Gibran.


"Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim," ungkap sumber dari orang dekat Gibran saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026).


#fyp #virals #jangkauanluas #gibran #wapres

Panas‼️120 Anggota DPR dari 8 Fraksi  Resmi Teken Hak Menyatakan Pendapat Soal Ijazah Gibran

Panas‼️120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Resmi Teken Hak Menyatakan Pendapat Soal Ijazah Gibran

Panas‼️120 Anggota DPR dari 8 Fraksi  Resmi Teken Hak Menyatakan Pendapat Soal Ijazah Gibran



Gelombang tekanan politik di Gedung DPR/MPR RI Senayan Jakarta memasuki babak baru yang kian memanas. Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menyerahkan berkas pengusulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik keabsahan syarat administrasi ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (11/11/2026).


Penerimaan berkas usulan HMP tersebut dikonfirmasi dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Saan Mustofa.


Saan memaparkan bahwa dukungan 120 anggota DPR tersebut berasal secara merata dari seluruh 8 fraksi partai politik yang ada di Senayan.


"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat (HMP), ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada," ujar Saan Mustofa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).


Adapun rincian sebaran 120 anggota DPR RI yang menandatangani usulan HMP tersebut meliputi:


  • Fraksi PKS: 28 orang

  • Fraksi NasDem: 19 orang

  • Fraksi PKB: 18 orang

  • Fraksi Partai Demokrat: 18 orang

  • Fraksi PDIP: 14 orang

  • Fraksi Partai Golkar: 11 orang

  • Fraksi Partai Gerindra: 11 orang

  • Fraksi PAN: 1 orang (Sarifuddin Sudding)


Saan menjelaskan, Pimpinan DPR RI telah secara resmi menerima naskah usulan tersebut guna diproses lebih lanjut mengacu pada ketentuan Pasal 210 UU tentang MD3 serta Pasal 192 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI.


Ia menegaskan bahwa materi substansi HMP yang dilayangkan para legislator berkaitan langsung dengan status syarat konstitusional jabatannya.


"Ketentuan Pasal 79 ayat 3 huruf c yaitu HMP atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI. Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," tegas Saan Mustofa.