Breaking News, Gibran Mundur dari Jabatan Wakil Presiden‼️

Breaking News, Gibran Mundur dari Jabatan Wakil Presiden‼️

Kejutan besar melanda panggung politik nasional. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan telah secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu sore (11/11/2026).

Penyerahan surat keputusan pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut dilaporkan berlangsung di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.

Kepastian mengenai penyerahan surat pengunduran diri Gibran tersebut dibenarkan oleh lingkaran dalam dan orang dekat Wapres Gibran.

"Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim," ungkap sumber dari orang dekat Gibran saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026).

#fyp #virals #jangkauanluas #gibran #wapres

Continue Reading

Panas‼️120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Resmi Teken Hak Menyatakan Pendapat Soal Ijazah Gibran

Panas‼️120 Anggota DPR dari 8 Fraksi  Resmi Teken Hak Menyatakan Pendapat Soal Ijazah Gibran

Gelombang tekanan politik di Gedung DPR/MPR RI Senayan Jakarta memasuki babak baru yang kian memanas. Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menyerahkan berkas pengusulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik keabsahan syarat administrasi ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (11/11/2026).

Penerimaan berkas usulan HMP tersebut dikonfirmasi dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Saan Mustofa.

Saan memaparkan bahwa dukungan 120 anggota DPR tersebut berasal secara merata dari seluruh 8 fraksi partai politik yang ada di Senayan.

"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat (HMP), ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada," ujar Saan Mustofa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Adapun rincian sebaran 120 anggota DPR RI yang menandatangani usulan HMP tersebut meliputi:

• Fraksi PKS: 28 orang

• Fraksi NasDem: 19 orang

• Fraksi PKB: 18 orang

• Fraksi Partai Demokrat: 18 orang

• Fraksi PDIP: 14 orang

• Fraksi Partai Golkar: 11 orang

• Fraksi Partai Gerindra: 11 orang

• Fraksi PAN: 1 orang (Sarifuddin Sudding)

• 
  

Saan menjelaskan, Pimpinan DPR RI telah secara resmi menerima naskah usulan tersebut guna diproses lebih lanjut mengacu pada ketentuan Pasal 210 UU tentang MD3 serta Pasal 192 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Ia menegaskan bahwa materi substansi HMP yang dilayangkan para legislator berkaitan langsung dengan status syarat konstitusional jabatannya.

"Ketentuan Pasal 79 ayat 3 huruf c yaitu HMP atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI. Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," tegas Saan Mustofa.

Continue Reading

Beli Akun Mobile Legends Rp4,85 Juta Malah Menangis, Warga Klaten Susul Penjual ke Kudus Hingga Lapor Polisi‼️

Niat hati mendapatkan akun game impian bernilai jutaan rupiah, seorang warga asal Kabupaten Klaten justru harus menelan pil pahit. Akun Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) yang baru saja dibelinya seharga Rp4,85 juta mendadak tidak bisa diakses lagi usai baru dipakai selama dua hari.

Peristiwa bernuansa transaksi online tersebut berawal dari kesepakatan jual beli di media sosial antara korban (pembeli asal Klaten) dan pelaku transaksi (penjual asal Desa Mlati Lor, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus) pada Jumat (6/11/2026).

Merasa dirugikan dan curiga akun miliknya di-hackback atau ditarik kembali secara sepihak, korban memberanikan diri mendatangi langsung rumah kediaman penjual di Kudus. Tak berhenti di situ, korban juga mengadukan permasalahan tersebut melalui kanal pengaduan cepat WhatsApp "Lapor Pak Kapolres Kudus".

Merespons aduan masyarakat yang masuk, jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Kudus bergerak cepat menerjunkan personel ke lokasi kejadian pada Selasa (10/11/2026) malam untuk memfasilitasi proses mediasi antar kedua belah pihak.

Hasil dari mediasi yang disaksikan pihak kepolisian berakhir dengan kesepakatan damai secara kekeluargaan. Penjual asal Mlati Lor tersebut menyatakan kesanggupannya untuk mengembalikan seluruh uang pembelian (refund) senilai Rp4,85 juta secara utuh paling lambat pada 17 November 2026 mendatang.

Kapolres Kudus AKBP Wahyu Sulistyo melalui Kapolsek Kudus Kota AKP Rusmanto mengimbau masyarakat luas untuk ekstra waspada saat bertransaksi barang digital maupun jasa daring di media sosial.

"Kami mengimbau masyarakat untuk selalu waspada saat bertransaksi daring. Pastikan identitas penjual jelas dan gunakan mekanisme pembayaran maupun perantara (rekber) yang aman agar terhindar dari potensi kerugian," tegas AKP Rusmanto.

#fyp #virals #jangkauan #kudus #jateng

Continue Reading

Gerebek Homestay di Bae Kudus, 3 Wanita Asal Bekasi Diamankan Usai Mengaku Terlibat Open BO‼️😱

Gerebek Homestay di Bae Kudus, 3 Wanita Asal Bekasi Diamankan Usai Mengaku Terlibat Open BO‼️😱

Menindaklanjuti laporan masyarakat yang masuk melalui layanan Call Center 110, jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Bae, Polres Kudus, bergerak cepat melakukan penertiban dugaan praktik prostitusi di sebuah homestay yang berlokasi di wilayah Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, pada Selasa (10/11/2026).

Operasi pemeriksaan dan penertiban tempat penginapan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Bae, Iptu Madiyono.

Dalam pemeriksaan intensif di lokasi kejadian, petugas mengecek sejumlah kamar dan menemukan tiga orang perempuan yang seluruhnya berasal dari Kabupaten Bekasi di kamar yang berbeda. Ketiga perempuan tersebut masing-masing berinisial GO (18), (30), dan ADA.

Meski saat proses pengecekan petugas tidak mendapati keberadaan pasangan laki-laki di dalam kamar, ketiganya secara terbuka mengakui bahwa mereka memanfaatkan kamar homestay tersebut sebagai tempat untuk menjalankan aktivitas prostitusi daring (open BO).

Guna mengantisipasi gangguan kamtibmas serta proses pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut, ketiga perempuan tersebut langsung diamankan ke Mapolsek Bae.

Kapolres Kudus AKBP Wahyu Sulistyo melalui Kapolsek Bae Iptu Madiyono memberikan imbauan tegas kepada para pengelola homestay maupun tempat penginapan di wilayah Kudus agar lebih memperketat pengawasan terhadap aktivitas para tamu serta memastikan seluruh tata tertib hukum dipatuhi.

#fyp #virals #kudus #bae #jateng

Continue Reading

Pemulangan Jenazah Pekerja Asal Pati dari Polandia Dinilai Lambat, Ketua Komisi D DPRD Tegur Keras Disnaker

Muriapos.com - , Pemulangan Jenazah Pekerja Asal Pati dari Polandia Dinilai Lambat, Ketua Komisi D DPRD Tegur Keras Disnaker‼️

PATINEWSCOM, Lambannya koordinasi dalam penanganan proses pemulangan jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Pati yang meninggal dunia di Polandia menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif. Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, secara tegas mendesak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pati untuk bergerak cepat serta tidak membiarkan keluarga almarhum terus berada dalam ketidakpastian.

Sorotan keras ini mencuat menyusul langkah pihak keluarga almarhum Mohammad Aqib (43)—warga Desa Tanjunganom, Kecamatan Gabus—yang mendatangi Kantor Bupati Pati untuk beraudiensi langsung dengan Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, pada Jumat (16/10/2026). Kedatangan mereka tak lain untuk memohon bantuan pemerintah daerah agar jenazah Aqib, yang wafat di Polandia pada 9 Oktober 2026, dapat segera dipulangkan ke Tanah Air.

Menanggapi hal tersebut, Teguh Bandang Waluyo menegaskan bahwa penanganan kasus kemanusiaan yang menimpa PMI di luar negeri tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, terutama ketika pihak keluarga sedang dirundung duka mendalam.

“Ini persoalan kemanusiaan yang harus ditangani secara serius. Disnaker jangan hanya menunggu atau sebatas menyampaikan rencana koordinasi. Harus ada langkah konkret, komunikasi yang jelas dengan keluarga, serta kepastian mengenai kendala dan tahapan pemulangan jenazah,” tegas Teguh Bandang Waluyo.

Tuntut Tanggung Jawab PJTKI dan Transparansi Disnaker

Lebih lanjut, politisi tersebut menekankan agar Disnaker Kabupaten Pati segera menelusuri tanggung jawab perusahaan penempatan tenaga kerja yang memberangkatkan almarhum, yakni PT Pengayom Bangsa. Langkah koordinasi lintas instansi dengan pemerintah provinsi, kementerian terkait, hingga Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Polandia juga diminta berjalan secara efektif dan transparan.

“Jangan sampai keluarga harus berjuang sendiri di tengah duka yang mereka alami. Pemerintah hadir bukan sekadar untuk menerima pengaduan, tetapi juga memastikan setiap persoalan ditindaklanjuti. Kami meminta Disnaker menyampaikan perkembangan secara transparan dan memastikan siapa melakukan apa, sehingga proses pemulangan ini tidak terus menggantung,” tandasnya.

Sebelumnya, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra bersama Kepala Bidang PPTK Disnaker Pati, Sri Yuni Harti, telah menyatakan komitmennya untuk segera berkoordinasi dengan pihak terkait guna merampungkan kendala administratif pemulangan jenazah. Meski demikian, pihak keluarga yang diwakili oleh sang kakak, Muhammad Anhar, berharap janji koordinasi tersebut dapat segera berwujud tindakan nyata agar almarhum bisa segera dimakamkan secara layak di kampung halaman.

#fyp #virals #jangkauan #pati #jateng

Continue Reading