Previous
Next

Sabtu, Oktober 04, 2025

Warih Andang Tjahjono, Wong Pati yang Pimpin Toyota Indonesia

Warih Andang Tjahjono, Wong Pati yang Pimpin Toyota Indonesia

๐—ช๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ต ๐—”๐—ป๐—ฑ๐—ฎ๐—ป๐—ด ๐—ง๐—ท๐—ฎ๐—ต๐—ท๐—ผ๐—ป๐—ผ, ๐—ช๐—ผ๐—ป๐—ด ๐—ฃ๐—ฎ๐˜๐—ถ ๐˜†๐—ฎ๐—ป๐—ด ๐—ฃ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ถ๐—ป ๐—ง๐—ผ๐˜†๐—ผ๐˜๐—ฎ ๐—œ๐—ป๐—ฑ๐—ผ๐—ป๐—ฒ๐˜€๐—ถ๐—ฎ

Nama Warih Andang Tjahjono mungkin tidak banyak dikenal oleh masyarakat awam, tetapi di dunia industri otomotif, sosoknya adalah legenda. Ia adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) — sebuah pencapaian luar biasa bagi putra daerah asal Pati, Jawa Tengah.

Dari Desa Menuju Puncak Industri Otomotif

Lahir di Pati pada tahun 1963, Warih tumbuh dengan kesederhanaan khas masyarakat desa. Julukan "wong ndeso" bukan hal yang ia tolak, melainkan justru menjadi bagian dari identitasnya. Dengan latar belakang sederhana, Warih membuktikan bahwa kerja keras, disiplin, dan integritas bisa membawa seseorang menembus batas global.

Ia menempuh pendidikan tinggi di Jurusan Teknik Kimia Universitas Diponegoro (Undip) dan lulus pada 1989. Tahun yang sama, ia langsung bergabung dengan Toyota Motor Manufacturing Indonesia, memulai karier dari posisi paling dasar — divisi pengecatan.

Karier yang Dibangun dari Nol

Perjalanan karier Warih di Toyota adalah kisah panjang dedikasi tanpa pamrih. Dari lantai pabrik, ia menapaki tangga karier satu per satu hingga akhirnya dipercaya memimpin perusahaan besar yang menjadi tulang punggung industri otomotif nasional.
Selama lebih dari 30 tahun, Warih memegang berbagai posisi strategis, termasuk di bidang produksi, pengembangan sumber daya manusia, dan manajemen pabrik.

Puncak kariernya datang pada Maret 2017, ketika ia resmi diangkat sebagai Presiden Direktur TMMIN — menjadikannya direktur lokal pertama di afiliasi manufaktur Toyota di seluruh Asia Pasifik.

Jejak Kepemimpinan dan Prestasi

Di bawah kepemimpinan Warih, Toyota Indonesia menorehkan banyak prestasi. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah ekspor lebih dari 2 juta unit mobil ke lebih dari 80 negara. Hal ini menunjukkan bahwa karya anak bangsa mampu bersaing di pasar global.

Selain fokus pada produksi dan ekspor, Warih juga dikenal memiliki perhatian besar terhadap pengembangan SDM lokal. Ia mendorong peningkatan kapasitas tenaga kerja Indonesia melalui pelatihan, inovasi, dan budaya kerja disiplin khas Toyota, seperti Kaizen dan Genchi Genbutsu.

Setelah Pensiun: Masih Mengabdi

Setelah pensiun pada Juli 2023, Warih tidak benar-benar meninggalkan dunia otomotif. Ia kini menjabat sebagai penasihat eksekutif senior di TMMIN, memberikan bimbingan strategis bagi generasi penerus.

Teladan Kepemimpinan dari Pati

Warih Andang Tjahjono menjadi contoh nyata bahwa kesederhanaan bukan halangan untuk berprestasi di tingkat global. Dari desa kecil di Pati, ia menapaki jalan panjang menuju kursi tertinggi di perusahaan multinasional.

#toyota #otomotif #pati #fyp #virals #jangkauansemuaorang


Industri Tembakau Kudus Diperkuat, Menkeu Purbaya Pastikan Dukungan bagi UMKM Rokok

Industri Tembakau Kudus Diperkuat, Menkeu Purbaya Pastikan Dukungan bagi UMKM Rokok

Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) Megawon, Kabupaten Kudus, Jumat (3/10/2025). Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Bupati Kudus Sam'ani Intakoris dan Wakil Bupati Bellinda Birton, serta jajaran Forkopimda dan pejabat Bea Cukai.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat memperkuat regulasi serta mendorong pemberdayaan industri hasil tembakau agar lebih tertata, adil, dan berdaya saing.

Bupati Kudus Sam'ani Intakoris menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap langkah strategis pemerintah pusat.

"Kami berkomitmen mengembangkan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) sebagai ruang bagi industri kecil agar bisa berdaya saing. Pemkab Kudus siap bersinergi untuk memastikan keberadaan kawasan ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun kesejahteraan," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai keberadaan SIHT di Kudus dapat menjadi solusi efektif bagi pelaku usaha kecil untuk beralih ke jalur resmi.

"Pembangunan SIHT ini bisa menampung perusahaan kecil, sekaligus mendorong perusahaan rokok ilegal agar beralih ke jalur resmi. Dengan begitu, pasar menjadi lebih adil dan lapangan kerja baru akan tercipta bagi masyarakat," tegasnya.

Anggota Komisi XI DPR RI H. Musthofa yang turut hadir, menyambut baik langkah pemerintah dalam penguatan SIHT yang dinilai sejalan dengan aspirasi masyarakat Kudus.

"Ini adalah upaya nyata untuk menciptakan industri tembakau yang berdaya saing dan berpihak pada kesejahteraan pekerja," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, juga ditampilkan hasil penindakan barang kena cukai ilegal sepanjang Januari–September 2025. Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY, Imik Eko Putro, merinci hasil penindakan yang terdiri dari empat kategori:

  • Rokok ilegal sebanyak 1,79 juta batang berbagai merek senilai Rp1,33 miliar,

  • Minuman beralkohol tanpa pita cukai sebanyak 4.688 karton,

  • Barang ekspor-impor ilegal, dan

  • Mesin pelinting rokok ilegal.

"Barang bukti ini merupakan hasil kolaborasi erat dengan aparat penegak hukum. Kami berkomitmen menekan peredaran barang kena cukai ilegal agar iklim usaha semakin sehat dan memberi ruang bagi pelaku usaha resmi," ujar Imik.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan iklim usaha yang sehat melalui penindakan tegas terhadap peredaran barang ilegal, sembari memperkuat pemberdayaan bagi pelaku usaha resmi agar industri hasil tembakau di Kudus dan Jawa Tengah semakin kuat dan berdaya saing.



Madrasah Mendunia: MAN 2 Kudus Kirim Siswa ke Jepang dan Malaysia

Madrasah Mendunia: MAN 2 Kudus Kirim Siswa ke Jepang dan Malaysia

Kudus — Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kudus kembali menorehkan prestasi membanggakan. Sebanyak delapan peserta didik terpilih untuk mengikuti ajang internasional di Jepang dan Malaysia. Keberangkatan mereka menjadi bukti nyata komitmen MAN 2 Kudus dalam mewujudkan visi "madrasah mendunia" dengan melahirkan generasi unggul berdaya saing global.

Pelepasan para delegasi dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah melalui Kabag Tata Usaha, H. Wahid Arbani, pada Kamis (2/10/2025) di ruang Kepala Bagian TU Kanwil Jateng.

"Kami sangat bersyukur dan bangga dengan capaian MAN 2 Kudus. Kegiatan ini sejalan dengan visi madrasah yang maju, bermutu, dan mendunia. Mendunia bukan hanya dikenal di tingkat nasional, tetapi juga melalui prestasi dan karakter Islaminya di mata dunia," ujar Wahid dalam sambutannya.

Ia mengapresiasi dukungan seluruh civitas academica MAN 2 Kudus serta berpesan agar para siswa menjaga kesehatan, memperkuat ibadah, dan mempersiapkan diri menghadapi perbedaan cuaca di luar negeri. "Yang terpenting adalah karakter Islami. Bidang sains dan teknologi penting, tetapi karakter yang berakhlaklah yang membedakan madrasah dengan lembaga lain," tegasnya.

Sementara itu, H. Juhair, Katim Kurikulum Evaluasi Penmad, juga menyampaikan rasa bangga dan pesan agar para siswa tetap rendah hati. "Kami ikut berbahagia dengan pencapaian ini, sesuai dengan tagline MAN 2 Kudus: Mendunia. Namun, tetaplah tawadhu dan menjaga jati diri madrasah," pesannya.

Empat siswa akan mewakili Indonesia di ajang Youth Summit 2025 di Jepang pada 10–16 Oktober 2025, yakni Khanza Noor M (X-1), Elmira Prameswari (X-2), Nabihan Hilmy Fawwaz (X-13), dan Luvian M Farras (XII-12).

Sementara empat siswa lainnya akan mengikuti Malaysia Islamic Global Student Network 2025 pada 5–14 Oktober 2025, yaitu Allam Zaidan Alfaro (X-12), Akmal Amirul Hakim (X-12), Ribbiyan Amanda (XII-2), dan Talitha Masyaila (XII-2).

Kepala MAN 2 Kudus, Ali Musyafak, menyebut keberangkatan ini bukan sekadar prestasi akademik, melainkan juga misi dakwah dan silaturahmi global. "Ini adalah bentuk nyata kontribusi madrasah dalam membangun generasi berakhlak, berprestasi, dan mendunia," ungkapnya.

Salah satu peserta, Khanza Noor M, mengaku bersyukur atas kesempatan langka ini. "Rasanya campur aduk — senang, kaget, nggak nyangka bisa lolos. Semoga bisa membawa pengalaman berharga dari Jepang dan membuat bangga MAN 2 Kudus," katanya penuh semangat.

Dengan semangat "Mencari Ilmu Allah hingga ke Negeri Seberang", MAN 2 Kudus berharap para delegasi dapat membawa pulang pengalaman berharga dan menjadi inspirasi bagi seluruh siswa untuk terus berprestasi di level internasional.


Subsidi Listrik Triliunan, DPR Minta Hanya untuk Rakyat Kecil

Subsidi Listrik Triliunan, DPR Minta Hanya untuk Rakyat Kecil

Subsidi Listrik Triliunan, DPR Minta Hanya untuk Rakyat Kecil

Anggota Komisi XI DPR RI, Didik Haryadi, menegaskan bahwa subsidi energi, khususnya subsidi listrik yang disalurkan melalui PLN, harus benar-benar tepat sasaran. Ia menekankan, kebijakan subsidi hadir untuk melindungi masyarakat kecil, bukan justru dinikmati oleh kelompok mampu.

"Subsidi ini hadir karena ada masyarakat yang tidak mampu membeli listrik dengan harga dasar PLN. Tapi jangan sampai orang yang mampu justru ikut menikmati. Subsidi harus berkeadilan, tepat sasaran, dan hanya untuk yang benar-benar membutuhkan," ujar Didik usai Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke PT PLN UP3 Surakarta, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025).

Beban subsidi energi dan non-energi terus meningkat, bahkan dalam beberapa tahun terakhir nilainya mendekati 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pada 2024, alokasi subsidi listrik mencapai Rp75,83 triliun, termasuk kurang bayar Rp2,58 triliun dari tahun sebelumnya. Realisasi hingga akhir tahun bahkan tembus Rp77,05 triliun.

Menurut data Kementerian Keuangan, mayoritas subsidi listrik dinikmati oleh rumah tangga kecil dengan daya 450 VA dan 900 VA, berjumlah sekitar 35,2 juta pelanggan. Dari total subsidi, 67 persen terserap oleh kelompok ini. Hingga Mei 2025 saja, subsidi listrik yang sudah tersalur mencapai Rp34,6 triliun dengan volume 31,17 TWh.

Didik menilai angka subsidi tersebut sangat besar dan perlu pengawasan ketat. "Kalau tidak tepat sasaran, maka kita hanya menambah beban fiskal negara tanpa manfaat yang dirasakan masyarakat miskin," tegasnya.

Ia juga menyoroti kondisi surplus listrik di Pulau Jawa yang berbanding terbalik dengan terus membengkaknya subsidi. Hal ini, menurutnya, mengindikasikan adanya masalah dalam tata kelola PLN. "Ketika PLN masih surplus daya, tapi beban subsidi membesar, artinya ada masalah dalam tata kelola yang perlu diperbaiki," jelasnya.

Selain persoalan sasaran, Didik mendorong adanya roadmap energi nasional yang jelas, termasuk pengembangan energi terbarukan murah. Ia mencontohkan, sumber energi bersih seperti bioenergi dan panel surya mampu menghasilkan listrik hanya dengan biaya 5–6 sen per kWh, jauh lebih rendah dibandingkan pembangkit fosil.

"Kalau listrik bisa diproduksi lebih murah, subsidi tidak perlu sebesar sekarang. Itu akan memastikan subsidi benar-benar sampai pada yang berhak, bukan karena harga dasar listrik yang terlalu mahal," pungkas politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.


BUMN Rugi, Direksi Tak Layak Dapat Bonus

BUMN Rugi, Direksi Tak Layak Dapat Bonus

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menegaskan bahwa tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus diperketat, khususnya terkait praktik pemberian bonus bagi direksi. Rivqy menilai, pemberian bonus pada perusahaan pelat merah yang masih mencatat kerugian tidak hanya merugikan publik, tetapi juga merusak citra BUMN di mata masyarakat.

"BUMN yang rugi tidak boleh memberikan bonus kepada direksinya. Bonus hanya boleh diberikan apabila Key Performance Indicator (KPI) tercapai," ujar Rivqy saat ditemui Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Politisi Fraksi PKB dapil Jawa Timur IV ini menekankan pentingnya penerapan prinsip reward and punishment yang jelas. Menurutnya, pencapaian kinerja harus menjadi syarat mutlak bagi direksi untuk memperoleh bonus. "Kalau KPI tidak tercapai, tidak ada bonus. Kalau tercapai, barulah ada hak bagi direksi untuk mendapatkannya," tambahnya.

Selain isu bonus, Rivqy juga menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan rangkap jabatan di BUMN. Ia menilai aturan tersebut merupakan langkah krusial untuk mencegah konflik kepentingan dan menjaga integritas tata kelola perusahaan negara.

"Larangan rangkap jabatan adalah keniscayaan. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kepentingan antara pembuat kebijakan dan pelaksana operasional," tegasnya.

Rivqy menambahkan, pemerintah diberi waktu dua tahun untuk menyesuaikan aturan itu. DPR, lanjutnya, akan mengawal ketat implementasinya agar tidak berhenti pada formalitas belaka.

"Pada akhirnya, BUMN harus kembali ke mandat utamanya, yaitu berkontribusi sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi pejabatnya," pungkasnya.